UU Pers

Menurut Sekretaris Eksekutif Dewan Pers; , UU PERS merupakan penegasan bahwa kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat dan penerapan demokrasi. UU Pers disahkan pada 1999 ketika semangat reformasi masih mewarnai dinamika politik Indonesia untuk membentengi kebebasan pers. Sedangkan sesuai informasi di wikipedia, Undang-Undang Pers (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi.


Sesuai Artikel di Website Dewan Pers menyebutkan setidaknya ada tiga alasan mengapa UU Pers harus dijalankan. Dikutip dari Heylaw Edu, Hak pers (kemerdekaan pers ) dijamin sebagai hak asasi warga negara yaitu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, yang sejatinya merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Artinya, setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di dalam hukum.


Menurut Wiki, berikut adalah daftar Tokoh insan pers Indonesia.

- Abdoel Rivai
- Abdullah Ahmad
- Adam Malik
- Adinegoro
- Alex Mendur
- Andi Abdul Muis
- Ani Idrus
- Arswendo Atmowiloto
- Aristides Katoppo
- Atang Ruswita
- B.M. Diah
- Dahlan Iskan
- Desi Anwar
- Dja Endar Moeda
- Djawoto
- Frans Mendur
- Goenawan Mohammad
- Harmoko
- H.G. Rorimpandey
- Jakob Oetama
- Jusuf Ronodipuro
- Karni Ilyas
- Lazarus Eduard Manuhua
- Minak Lukmansyah
- Liem Koen Hian
- Mahyuddin Datuk Sutan Maharadja
- Maria Margaretha Hartiningsih
- Mochtar Lubis
- Norbertus Riantiarno
- Parada Harahap
- P.K. Ojong
- Ramadhan K.H.
- Rohana Kudus
- Rosihan Anwar
- Rumhardjono
- Sabam Siagian
- Tirto Adhi Soerjo
- Titie Said
- SK Trimurti,



Semua Data tersebut di kutip dari sumbernya tertanggal 21 September 2022, dan terbatas pada Kutipan-kutipan media lokal.

Dan untuk lebih memahami isi mengenai UU Pers berikut dalam lampiran Data PDF sebagai bahan pembelajaran dan pemahaman, yang mana sesuai JDIH DPR telah di sahkan pada tanggal 23 September 1999.

Kepala BPN Jakarta Pusat Dilaporkan ke Inspektorat Jendral Kementerian ATR/BPN

JAKARTA- Warga Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Iskandar Halim melaporkan Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Jakarta Pusat Sigit Santosa ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertan…

Masa Gembrata Unjuk Rasa, Tuntutan Kepala Kantor BPN/ATR Jakarta Pusat Dicopot

JAKARTA- Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat Dr Sigit Santosa dinilai tidak profesional dalam bekerja. Iskandar Halim mengaku, sertifikat tanah miliknya tidak kujung diterbitkan oleh BPN Jakarta Pusat yang diurus sejak Maret …

Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono Beri Arahan pada Peserta Coaching Clinic Kepatuhan Performa Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Selasa 9 Juli 2024 bertempat di Hotel Santika Premier, Slipi, Jakarta, Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono membuka sekaligus memberikan memberikan arahan pada kegiatan Coaching Clinic Kepatuhan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2024.
…

Jaksa Agung Muda Intelijen dan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Tandatangani Perjanjian Kerja Sama

Selasa 30 Juli 2024 bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Reda Manthovani melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAMINTEL) dengan Koma…

Aksi Cepat Tanggap Prajurit Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Bantu Padamkan Kebakaran Rumah Milik Warga

Nunukan, --Sebagai seorang prajurit, harus selalu Sigap dan Siaga dalam hal apapun, kali ini prajurit Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonararmed 11 Kostrad pos aji kuning, bantu memadamkan kebakaran yang terjadi di salah satu rumah warga setempat, tepatny…