"Saya mendukung langkah Pak Prabowo untuk terus merangkul semua partai politik serta Capres Cawapres, baik yang tergabung dalam 01, 02 atau 03 dalam Pilpres lalu, untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan. Kita ingin ada suasana yang damai setelah Pilpres 2024 usai. Sehingga pemerintahan baru nanti bisa fokus bekerja demi kemajuan bangsa serta mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia," ujar Bamsoet usai menerima pengurus Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), di Jakarta, Rabu (22/5/24).
Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) merupakan wadah berkumpulnya berbagai anak cucu Pahlawan Revolusi seperti Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Panjaitan dan keluarga anggota TNI korban G30S/PKI maupun anak cucu keluarga dari berbagai gerakan seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), maupun Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).
Hadir antara lain Ketua FSAB Suryo Susilo, Mayang Deborah (Cucu Pahlawan Revolusi D.I. Pandjaitan), Patriani Paramitha Mulia, Nike Wirya, Robertus Wijaya dan Allova Herlina Menako.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menilai, Prabowo sebagai presiden terpilih pemenang Pilpres telah menunjukan sikap seorang pemimpin yang baik dengan merangkul semua partai politik untuk masuk ke dalam pemerintahan. Terlepas, masih ada partai yang belum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo nantinya.
"Tantangan bangsa Indonesia kedepan sangat berat. Karenanya dibutuhkan sikap saling memahami, kerjasama, gotong royong serta saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga, ke depan diharapkan tidak ada lagi gesekan-gesekan," kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini kembali mengingatkan, filosofi demokrasi di Indonesia tidak mengenal oposisi, karena bangsa Indonesia menganut demokrasi gotong royong. Proses periksa dan timbang (check and balance) dapat dilakukan tanpa oposisi, yakni melalui mekanisme sistem hukum ketatanegaraan yang ada.
"Kita tidak ada istilah oposisi. Di luar pemerintahan boleh, tetapi kita bekerja secara gotong royong dari sisi kita masing-masing. Perbedaan sikap itu masuk dalam kerangka demokrasi dengan tetap mengutamakan kegotongroyongan," pungkas Bamsoet. (*)
