Laporan tersebut dilayangkan Iskandar Halim ke Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN, Selasa (9/7/2024). Iskandar meminta, Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN agar memerintahkan Kepala Kantor PertanahanJakarta Pusat untuk melanjutkan proses pembuatan sertifikat dan menerbitkan sertifikat atas nama dirinya.
"Tanah seluas 444 m2 yang terletak di Jalan Pasar Baru No. 45, RT.004/ RW.001, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebelumnya adalah atas nama Meifillia yang saat atas nama saya Iskandar Halim," kata Iskandar Halim, Selasa (9/7/2024).
Iskandar mengatakan, pengajukan laporan ini berdasarkan Surat Izin Perumahan (SIP) No 25/4.2.3/31/- 1.797.8/2016 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Mei 2016, atas sebidang tanah di Jalan Pasar Baru.
"Tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak No. 49 tertanggal 16 Maret 2023 di hadapan Notaris PPAT Jakarta Pusat, Irma Bonita S.H.,M.Kn," ujar Iskandar.
Iskandar menyebutkan, tanda terima surat asli tertanggal 04 Juli 2023, diserahkan surat-surat asli dan memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat, perihal Permohonan SK Pemberian Hak Guna bangunan Perorangan atas Tanah dan Bangunan.
"Sebelumnya penerbitan sertifikat tanah dimohonkan oleh Meifillia pada tahun 2016, namun hingga saat ini permohonan kami tidak diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat," ucap Iskandar.
Iskandar menilai, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat beserta jajarannya tidak professional dalam permohonan penerbitan sertifikat tanahnya. Hingga saat ini, permohonan sertifikat tanahnya tidak diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat.
"Permohonan pengajuan sertifikat tanahnya tidak diproses BPN Jakarta Pusat, Kami memohon kepada Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat untuk melanjutkan proses pembuatan sertifikat dan menerbitkan sertifikat atas nama Iskandar Halim," ucap Iskandar.
Iskandar menyebutkan, laporan yang diajukannya diterima oleh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN, yaitu Leo Nardo, Isa dan Ilyas. Semua berkas-berkas permohonan penerbitan sertifikat tanah diterangkan kepada Inspektorat Jendral Kementerian ATR BPN.
"Saya sudah memasukkan permohonan penerbitan sertifikat tanah sejak Maret 2023 hingga tahun 2024 belum diproses BPN Jakarta Pusat, sudah hampir satu tahun. Saya mengadukan persoalan ini ke Inspektorat Jendral Kementerian ATR BPN," ucap Iskandar.
